Ujian Nasional (UN) telah lama menjadi topik hangat dalam diskusi pendidikan di Indonesia. Setelah sempat dihapuskan pada 2021, kini muncul wacana untuk memberlakukannya kembali. Polemik ini menimbulkan berbagai pertanyaan: Apakah UN masih relevan? Bagaimana dampaknya terhadap siswa, guru, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan?

Sejarah Singkat Ujian Nasional di Indonesia

UN pertama kali diperkenalkan sebagai alat evaluasi standar untuk mengukur kompetensi siswa di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memastikan kesetaraan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Namun, pelaksanaannya sering menimbulkan kontroversi, mulai dari tekanan psikologis pada siswa hingga isu kecurangan.

Penghapusan UN dan Penerapan Asesmen Nasional

Pada 2021, pemerintah memutuskan untuk menghapus UN dan menggantinya dengan Asesmen Nasional (AN). AN dirancang untuk menilai literasi, numerasi, dan karakter siswa tanpa memberikan tekanan seperti UN. Langkah ini disambut baik oleh banyak pihak karena dianggap lebih humanis dan relevan dengan kebutuhan pendidikan modern.

Wacana Pengembalian UN: Apa Kata Mendikdasmen?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji ulang kemungkinan pemberlakuan kembali UN. Ia menegaskan bahwa proses pengkajian ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar pendidikan, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif.

Pro dan Kontra Pengembalian UN

Pro:

• Standarisasi Pendidikan: UN dianggap dapat menjadi alat untuk mengukur keberhasilan kurikulum secara nasional.
• Evaluasi Kinerja: Dengan UN, pemerintah memiliki data yang lebih terukur untuk mengevaluasi kualitas pengajaran di berbagai daerah.

Kontra:

• Tekanan Psikologis: Siswa sering mengalami stres menghadapi UN, mengingat hasilnya sering dijadikan penentu kelulusan.
• Ketimpangan Fasilitas: Sekolah di daerah terpencil sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan siswa menghadapi UN.
• Fokus pada Angka: UN hanya mengukur kemampuan akademik dan mengabaikan aspek lainnya, seperti keterampilan hidup dan karakter.

Pandangan Pakar Pendidikan

Beberapa pakar pendidikan menyatakan bahwa UN tidak lagi relevan dengan pendekatan pendidikan modern. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, misalnya, fokus utama adalah pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Pendekatan ini bertolak belakang dengan format UN yang cenderung berbasis hafalan.

Solusi Alternatif: Asesmen Nasional dan Evaluasi Berbasis Sekolah

Jika UN tidak diberlakukan kembali, banyak yang menyarankan solusi alternatif, seperti:

• Asesmen Nasional: Pemerintah telah menggantikan UN dengan AN yang fokus pada literasi dan numerasi. Namun, evaluasi terhadap implementasi AN masih perlu ditingkatkan.
• Evaluasi Berbasis Sekolah: Memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengevaluasi siswa mereka sendiri dapat menjadi pendekatan yang lebih fleksibel.
• Penguatan Kurikulum Merdeka: Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Polemik ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif. Bagi Anda yang ingin mendukung Kurikulum Merdeka, dapatkan buku terbarunya di https://shopee.co.id/bitneka. Untuk berita pendidikan terkini, kunjungi https://bitneka.id/blog.

Kesimpulan

Polemik Ujian Nasional mencerminkan kompleksitas dunia pendidikan di Indonesia. Dengan mendengarkan berbagai pandangan, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan siswa, guru, dan masa depan pendidikan nasional.